TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Penulis: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri


TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Penulis:

Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid
Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri

I. PENDAHULUAN

Isu kebebasan beragama dan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara universal. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, perlindungan terhadap agama dan kepercayaan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama.

Namun demikian, keberadaan Undang-Undang Penistaan Agama—yang secara utama merujuk pada Pasal 156a KUHP serta UU No. 1/PNPS/1965—seringkali menjadi sorotan, baik di dalam negeri maupun oleh komunitas internasional.

Salah satu kritik datang dari Zeid Ra'ad Al-Hussein, mantan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, yang menyatakan bahwa:

"Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia tidak jelas, karena digunakan hanya untuk agama minoritas saja."

Pernyataan ini memicu diskursus penting terkait keadilan hukum, netralitas negara, serta perlindungan HAM di Indonesia.

II. LANDASAN HUKUM UNDANG-UNDANG PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA

1. Pasal 156a KUHP

Pasal ini mengatur bahwa:

  • Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat:
    • Permusuhan,
    • Penyalahgunaan,
    • Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
  • Dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun.

2. UU No. 1/PNPS/1965

Undang-undang ini bertujuan untuk:

  • Mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  • Melindungi enam agama yang diakui secara resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu).

3. Tujuan Utama Regulasi

  • Menjaga ketertiban umum.
  • Mencegah konflik horizontal berbasis agama.
  • Melindungi kesucian ajaran agama.

III. PERSPEKTIF ZEID RA’AD AL-HUSSEIN (PBB)

1. Kritik Utama

Zeid menyoroti dua hal utama:

  • Ketidakjelasan definisi "penistaan agama"
  • Penerapan hukum yang dianggap tidak adil (diskriminatif)

2. Makna “Tidak Jelas”

Istilah “penistaan agama” sering dianggap:

  • Terlalu luas (overbroad)
  • Subjektif (bergantung tafsir)
  • Rentan disalahgunakan

Contoh:

  • Kritik terhadap ajaran bisa dianggap penistaan
  • Perbedaan tafsir internal agama bisa dipidana

3. Tuduhan Diskriminatif

Menurut kritik internasional:

  • Kasus penistaan agama lebih sering menimpa:
    • Kelompok minoritas agama
    • Aliran kepercayaan
    • Individu dengan pandangan berbeda

IV. ANALISIS OBJEKTIF: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PEMBATASAN

1. Argumen Mendukung UU Penistaan Agama

Pendukung regulasi ini berpendapat:

  • Indonesia adalah negara religius → perlu perlindungan agama
  • Tanpa regulasi, potensi konflik sosial meningkat
  • UU ini sebagai alat menjaga harmoni sosial

2. Argumen Kritik (HAM Internasional)

Dari perspektif HAM:

  • Kebebasan berekspresi adalah hak fundamental
  • Negara tidak boleh membatasi opini secara berlebihan
  • Hukum harus:
    • Jelas (legal certainty)
    • Tidak diskriminatif
    • Proporsional

V. PERBANDINGAN DENGAN STANDAR HAM INTERNASIONAL

1. ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

Indonesia telah meratifikasi ICCPR, yang menjamin:

  • Kebebasan beragama (Pasal 18)
  • Kebebasan berekspresi (Pasal 19)

Namun pembatasan hanya boleh dilakukan jika:

  • Untuk menjaga ketertiban umum
  • Bersifat proporsional
  • Tidak diskriminatif

2. General Comment No. 34 (PBB)

Menegaskan:

  • Hukum penistaan agama tidak boleh:
    • Melindungi agama dari kritik
    • Membungkam perbedaan pendapat

VI. REALITAS IMPLEMENTASI DI INDONESIA

1. Tantangan Praktis

  • Penafsiran pasal yang berbeda antar aparat penegak hukum
  • Tekanan massa dalam kasus tertentu
  • Sensitivitas tinggi terhadap isu agama

2. Dampak Sosial

  • Potensi kriminalisasi ekspresi
  • Ketakutan dalam menyampaikan pendapat
  • Polarisasi masyarakat

VII. PERSPEKTIF KESEIMBANGAN: NEGARA, AGAMA, DAN HAM

Dalam konteks Indonesia, perlu pendekatan seimbang:

1. Negara

  • Harus netral terhadap semua agama
  • Menjamin keadilan hukum

2. Masyarakat

  • Menjaga toleransi
  • Menghindari provokasi

3. Hukum

  • Harus jelas, tidak multitafsir
  • Diterapkan secara adil tanpa diskriminasi

VIII. REKOMENDASI PERBAIKAN

1. Revisi Definisi

  • Memperjelas batasan “penistaan agama”
  • Memisahkan antara:
    • Kritik akademis
    • Ujaran kebencian

2. Standarisasi Penegakan Hukum

  • Pedoman nasional bagi aparat penegak hukum
  • Menghindari tekanan publik

3. Pendekatan Non-Pidana

  • Dialog antaragama
  • Mediasi sosial
  • Edukasi toleransi

4. Penguatan Literasi Hukum dan Agama

  • Masyarakat memahami batas kebebasan
  • Mengurangi kesalahpahaman

IX. KESIMPULAN

Pernyataan Zeid Ra'ad Al-Hussein menjadi refleksi penting bahwa:

  • Undang-Undang Penistaan Agama di Indonesia memang memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga ketertiban dan keharmonisan.
  • Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan serius terkait:
    • Kejelasan hukum
    • Konsistensi penerapan
    • Persepsi diskriminasi

Oleh karena itu, perlu reformasi hukum yang seimbang, yang:

  • Tetap menjaga nilai religius bangsa
  • Sekaligus menghormati prinsip-prinsip HAM internasional

Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi:

Negara yang religius, adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara berimbang.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tonggak Sejarah Baru: PNS Polda Sumbar Raih Pangkat Pembina Utama Muda Setara Kombes Pol

Gambar
SEJARAH BARU DI RANAH MINANG: PNS POLRI CAPAI PANGKAT SETARA KOMISARIS BESAR POLISI Oleh: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri Halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada Rabu pagi, 1 April 2026, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang sistem kepegawaian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau. Dalam sebuah upacara kenaikan pangkat yang berlangsung khidmat, penuh disiplin, dan sarat makna, untuk pertama kalinya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera Barat resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) , yang dalam struktur kepangkatan setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) . Sosok yang menorehkan sejarah tersebut adalah Rusnali , seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Seb...
Baca selengkapnya

Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045 Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan kapasitas Petugas Penguji SIM menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keselamatan jalan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Petugas Penguji SIM memegang peran kunci pada hulu sistem keselamatan jalan, khususnya pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan (safer road users) . Setiap keputusan kelulusan uji SIM berdampak langsung terhadap kualitas perilaku pengemudi di jalan raya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi ...
Baca selengkapnya

Kota Manado sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Selvanus , menegaskan bahwa setelah Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 , sebagaimana diumumkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman , maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis lanjutan dengan mempersiapkan Kota Manado sebagai calon tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 . Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. PON diposisikan tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi sebagai agenda nasional strategis yang memiliki dampak multidimensi, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri olahraga, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provi...
Baca selengkapnya