Struktur Pemerintahan di Kerajaan Majapahit Penulis: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid, Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri

Struktur Pemerintahan di Kerajaan Majapahit

Penulis: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid, Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Nusantara yang memiliki sistem pemerintahan teratur, bertingkat, dan cukup kompleks. Pemerintahan Majapahit tidak hanya bertumpu pada kekuasaan seorang raja, tetapi juga didukung oleh pejabat tinggi kerajaan, pejabat keagamaan, pejabat hukum, serta penguasa wilayah yang menjalankan pemerintahan sampai ke tingkat daerah. Struktur ini menunjukkan bahwa Majapahit telah mengenal pembagian tugas, hierarki jabatan, administrasi wilayah, dan pengelolaan kekuasaan yang rapi.

Pada tingkat tertinggi, kekuasaan berada di tangan Raja. Raja adalah pemegang otoritas tertinggi dalam kerajaan. Ia dipandang sebagai pusat pemerintahan, pusat hukum, pusat politik, sekaligus simbol persatuan kerajaan. Segala keputusan penting, baik mengenai pemerintahan, perang, perdamaian, hubungan dengan daerah bawahan, maupun urusan keagamaan, berada di bawah kewenangan raja. Dalam tradisi kerajaan Hindu-Buddha, raja juga sering dianggap memiliki legitimasi sakral, sehingga kekuasaannya bukan hanya bersifat politik, tetapi juga bernilai religius.

Di bawah raja terdapat kelompok pejabat utama kerajaan. Mereka bertugas membantu raja menjalankan pemerintahan sehari-hari. Salah satu jabatan paling penting dalam pemerintahan Majapahit adalah Rakryan Mapatih atau Mahapatih. Jabatan ini dapat dipahami sebagai pejabat tinggi yang mengoordinasikan urusan pemerintahan kerajaan. Tokoh paling terkenal yang menduduki jabatan ini adalah Gajah Mada, yang dikenal melalui Sumpah Palapa dan perannya dalam memperluas pengaruh Majapahit di Nusantara.

Selain Rakryan Mapatih, terdapat pula pejabat tinggi lain seperti Rakryan Mahamantri Katrini, Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, Dharmmadhyaksa, dan Dharmma-upapatti. Rakryan Mahamantri Katrini merupakan pejabat tinggi yang berada dekat dengan pusat kekuasaan kerajaan. Rakryan Mantri ri Pakira-kiran dapat dipahami sebagai kelompok pejabat penasihat atau pembantu raja dalam urusan administrasi dan kebijakan. Sementara itu, Dharmmadhyaksa adalah pejabat yang mengurus bidang keagamaan dan hukum, baik yang berkaitan dengan agama Siwa maupun Buddha. Dharmma-upapatti berperan sebagai pejabat pembantu dalam urusan hukum dan keagamaan.

Struktur pemerintahan Majapahit juga memiliki pembagian wilayah yang bertingkat. Wilayah paling luas adalah Bhumi, yaitu kerajaan secara keseluruhan yang berada di bawah kekuasaan raja. Di bawahnya terdapat Nagara, yaitu wilayah besar yang dipimpin oleh pejabat tinggi atau bangsawan yang sering disebut Bhre. Wilayah Nagara dapat disamakan dengan daerah besar atau provinsi dalam pengertian modern, meskipun tidak sepenuhnya sama.

Setelah Nagara, terdapat wilayah Watek, yaitu satuan wilayah yang lebih kecil, setingkat kabupaten atau kawasan administratif tertentu. Watek dipimpin oleh pejabat yang disebut Wiyasa. Di bawah Watek terdapat Kuwu, yaitu wilayah setingkat kecamatan atau kelurahan yang dipimpin oleh Kuwu atau lurah. Selanjutnya terdapat Wanua, yaitu desa atau kampung yang dipimpin oleh pejabat lokal seperti Thani. Tingkatan paling kecil adalah Kabuyutan, yaitu kesatuan masyarakat kecil yang biasanya memiliki hubungan kekerabatan, adat, atau garis keturunan tertentu, dan dipimpin oleh Buyut.

Dalam lingkup pengaruh kekuasaan, Majapahit mengenal tiga lingkaran utama. Pertama adalah Negara Agung, yaitu wilayah inti kerajaan yang berada di pusat kekuasaan Majapahit, terutama di Jawa Timur. Wilayah ini merupakan pusat politik, ekonomi, militer, dan kebudayaan kerajaan. Kedua adalah Mancanegara, yaitu wilayah luar inti kerajaan yang masih berada di bawah pengaruh Majapahit. Wilayah ini dapat berupa daerah bawahan, daerah sekutu, atau daerah yang mengakui kekuasaan Majapahit tetapi masih memiliki penguasa lokal sendiri. Ketiga adalah Nusantara, yaitu wilayah yang lebih luas di luar Jawa yang berada dalam jaringan pengaruh Majapahit, baik melalui hubungan politik, perdagangan, upeti, maupun pengakuan simbolik terhadap kekuasaan Majapahit.

Dengan demikian, pemerintahan Majapahit dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan monarki yang tersusun secara hierarkis. Raja berada di puncak kekuasaan, dibantu oleh para pejabat tinggi kerajaan, kemudian kekuasaan diteruskan ke wilayah-wilayah administratif sampai ke tingkat desa dan komunitas kecil. Sistem ini menunjukkan bahwa Majapahit bukan hanya kerajaan besar secara wilayah, tetapi juga memiliki kemampuan mengatur pemerintahan, hukum, agama, dan hubungan antardaerah secara terstruktur.

Secara umum, struktur pemerintahan Majapahit mencerminkan perpaduan antara kekuasaan politik, hukum, keagamaan, dan administrasi wilayah. Keberadaan pejabat pusat menjaga jalannya pemerintahan kerajaan, sedangkan pejabat daerah memastikan kekuasaan raja tetap berjalan sampai ke masyarakat bawah. Inilah salah satu alasan Majapahit dapat menjadi kerajaan besar yang berpengaruh luas dalam sejarah Indonesia dan Nusantara.