“Dugaan Rasisme dalam Seleksi Paskibraka Nasional: Menjaga Keadilan, Persatuan, dan Kesetaraan Hak Anak Bangsa” Penulis Penulis: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid, Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri

Catatan Penulis
Penulis: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid, Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri

Poster tersebut memuat narasi mengenai dugaan tindakan rasisme terhadap calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional atau Paskibraka Nasional, atas nama Cathlyn, seorang siswi asal Makassar yang disebut berasal dari etnis Tionghoa dan diduga mengalami proses pengguguran atau pembatalan dalam seleksi.

Perlu ditegaskan bahwa istilah “dugaan” memiliki makna penting. Kata ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut masih memerlukan klarifikasi, pemeriksaan, dan pembuktian secara objektif. Oleh karena itu, setiap pihak sebaiknya tidak langsung menyimpulkan, menghakimi, atau menyebarkan informasi tanpa dasar yang jelas. Namun, apabila benar terdapat perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, ras, etnis, agama, asal-usul, atau identitas tertentu, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, dan persatuan Indonesia.

Paskibraka merupakan simbol kehormatan bangsa. Seorang calon Paskibraka seharusnya dinilai berdasarkan integritas, disiplin, kesehatan, kemampuan fisik, mental, wawasan kebangsaan, prestasi, dan kelayakan objektif, bukan berdasarkan latar belakang etnis atau ras. Indonesia dibangun di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mengabdi kepada negara, termasuk menjadi bagian dari Paskibraka Nasional.

Apabila seorang siswi memiliki kemampuan, memenuhi persyaratan, dan telah mengikuti tahapan seleksi dengan baik, maka latar belakang etnis tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat haknya. Diskriminasi dalam bentuk apa pun dapat merusak rasa keadilan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi, serta mencederai semangat nasionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi.

Dalam konteks ini, diperlukan sikap yang bijak, adil, dan transparan. Pihak terkait sebaiknya memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan administratif, teknis, atau prosedural apabila memang terjadi pengguguran. Transparansi sangat penting agar publik tidak berspekulasi dan agar nama baik semua pihak tetap terjaga.

Kasus seperti ini juga menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan rasisme tidak cukup hanya melalui slogan. Nilai anti-diskriminasi harus hadir dalam kebijakan, proses seleksi, pelayanan publik, pendidikan, dan kehidupan sosial sehari-hari. Anak-anak bangsa dari latar belakang apa pun harus merasa diterima, dihargai, dan diberi kesempatan yang sama untuk berprestasi.

Dengan demikian, pesan utama dari poster tersebut adalah seruan agar keadilan ditegakkan, dugaan diskriminasi diperiksa secara serius, dan setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan aturan. Semangat kebangsaan tidak boleh dipersempit oleh perbedaan etnis, karena Indonesia adalah rumah bersama bagi seluruh rakyatnya.

Penulis:
Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid
Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri