DINAMIKA USULAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA: ANTARA ASPIRASI OTONOMI DAN REALITAS FISKAL NASIONAL

Penulis : Penata Muda TK. 1 Sonny Maramis Mingkid
Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri

I. PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hingga April 2025–2026, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sekitar 341 usulan DOB yang telah diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI. Jumlah ini menunjukkan tingginya aspirasi masyarakat dan elit daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan besar dalam aspek tata kelola, fiskal, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

II. GAMBARAN UMUM USULAN PEMEKARAN DAERAH

Dari total 341 usulan DOB, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

42 usulan provinsi baru
252 usulan kabupaten baru
36 usulan kota baru
Selebihnya berupa usulan daerah dengan status khusus/istimewa

Fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan akan:

Pemerataan pembangunan wilayah
Efektivitas pelayanan publik
Penguatan identitas kultural dan historis daerah
Optimalisasi potensi ekonomi lokal

Namun, tingginya jumlah usulan juga menjadi indikator adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih signifikan.

III. USULAN PROVINSI BARU (CDOB) YANG MENONJOL

Beberapa calon provinsi yang hingga kini terus diperjuangkan dan menjadi perhatian nasional antara lain:

1. Provinsi Kepulauan Buton (Sulawesi Tenggara)

Berbasis pada identitas historis Kesultanan Buton.
Dinilai memiliki potensi maritim dan pariwisata.
Didukung oleh sebagian anggota DPR RI sebagai prioritas pemekaran.

2. Provinsi Papua Utara

Berada di wilayah adat Saireri.
Didorong untuk mempercepat pembangunan Papua secara afirmatif.
Sejalan dengan kebijakan khusus pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua.

3. Wacana Pemekaran Provinsi Jawa Barat

Direncanakan menjadi 5 provinsi baru, yaitu:

Sunda Pakuan (Bogor, Sukabumi)
Sunda Priangan (Bandung Raya)
Sunda Taruma/Bagasasi (Bekasi, Karawang)
Sunda Caruban (Cirebon Raya)
Sunda Galuh (Tasikmalaya, Ciamis)

Analisis: Wacana ini muncul karena Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sangat besar, sehingga dianggap perlu pembagian administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

4. Provinsi Luwu Raya (Sulawesi Selatan)

Berbasis sejarah Kerajaan Luwu.
Memiliki potensi sumber daya alam dan konektivitas wilayah.

5. Provinsi Flores (NTT)

Didorong untuk percepatan pembangunan kawasan kepulauan Flores.
Potensi besar di sektor pariwisata (Labuan Bajo, dsb).

6. Provinsi Sumatera Tengah

Usulan dari wilayah Riau dan Jambi.
Bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam.

7. Provinsi Kapuas Raya (Kalimantan Barat)

Wilayah luas dan sulit dijangkau.
Pemekaran dianggap penting untuk pelayanan publik.

8. Provinsi Kotawaringin Raya (Kalimantan Tengah)

Fokus pada pengembangan wilayah barat Kalimantan Tengah.

9. Provinsi Papua Barat Tengah

Bagian dari strategi afirmasi pembangunan Papua.

IV. USULAN DAERAH ISTIMEWA DAN KHUSUS

Selain provinsi, terdapat pula usulan pemberian status khusus/istimewa:

1. Daerah Istimewa Surakarta (DIS)

Meliputi Solo dan wilayah sekitarnya.
Didasarkan pada nilai historis Keraton Surakarta.
Mirip dengan status DIY Yogyakarta.

2. Usulan Daerah Khusus

Meliputi:

Sumatera Barat
Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Sulawesi Tengah

Tujuan utama:

Memberikan kewenangan khusus dalam pengelolaan budaya, ekonomi, atau pemerintahan.
Menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

V. CONTOH USULAN KABUPATEN DAN KOTA BARU

1. Provinsi Aceh

Aceh Raya
Aceh Pase
Aceh Selatan Jaya
Kota Meulaboh
Kota Panton Labu
Kota Takengon

2. Sulawesi Tenggara

Kabupaten Pakue (pemekaran dari Kolaka Utara)

3. Sulawesi Selatan

Bone Selatan
Luwu Tengah
Wumanturau
Toraja Barat
Toraja Timur

Makna Strategis:

Mendekatkan layanan administrasi kepada masyarakat.
Mengurangi rentang kendali pemerintahan.
Mempercepat pembangunan daerah terpencil.

VI. ANALISIS KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH

1. Keuntungan Pemekaran

Peningkatan pelayanan publik
Percepatan pembangunan daerah tertinggal
Penguatan identitas lokal
Peningkatan partisipasi masyarakat

2. Tantangan dan Risiko

Kapasitas fiskal lemah:
Sekitar 80% DOB sebelumnya bergantung pada dana pusat (APBN).
Beban anggaran negara meningkat
Potensi konflik administratif dan elit lokal
Belum optimalnya kesiapan SDM dan infrastruktur

3. Moratorium Pemekaran

Saat ini pemerintah masih menerapkan:

Moratorium pemekaran daerah (kecuali Papua)
Bertujuan untuk:
- Evaluasi DOB yang sudah ada
- Menjaga stabilitas fiskal nasional
- Mencegah pemekaran yang tidak berbasis kebutuhan riil

VII. ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Pemerintah bersama DPR RI saat ini menekankan:

Revisi regulasi terkait penataan daerah
Penyusunan roadmap pemekaran daerah nasional
Penilaian berbasis indikator ketat, meliputi:
- Kemampuan fiskal
- Potensi ekonomi
- Jumlah penduduk
- Luas wilayah
- Stabilitas sosial-politik
Pendekatan selektif dan prioritas
- Fokus pada wilayah strategis dan tertinggal
- Menghindari pemekaran berbasis kepentingan politik semata

VIII. KESIMPULAN

Tingginya jumlah usulan pemekaran daerah hingga mencapai 341 DOB mencerminkan besarnya aspirasi masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pemekaran menghasilkan dampak positif, terutama karena keterbatasan fiskal dan kapasitas daerah.

Oleh karena itu, kebijakan pemekaran ke depan harus dilakukan secara:

Selektif
Terukur
Berbasis data dan kebutuhan riil
Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Pemekaran bukan sekadar pembentukan wilayah administratif baru, melainkan harus menjadi instrumen strategis pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tidak membebani keuangan negara.

DAFTAR USULAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PER PROVINSI (KOMPILASI TERLENGKAP & REPRESENTATIF)

A. PULAU SUMATERA

1. Aceh

Usulan Kabupaten/Kota:

Aceh Raya → Pemekaran dari Aceh Besar (tujuan: pemerataan wilayah barat)
Aceh Pase → Wilayah historis Kesultanan Pase (Aceh Utara)
Aceh Selatan Jaya → Penguatan wilayah pesisir barat selatan
Kota Meulaboh → Pusat ekonomi Aceh Barat
Kota Panton Labu → Kawasan perdagangan Aceh Utara
Kota Takengon → Penguatan pusat dataran tinggi Gayo

Analisis: Aceh punya kekhususan → peluang lebih besar dibanding daerah lain.

2. Sumatera Utara

Kabupaten Nias Selatan Barat
Kabupaten Tapanuli Utara Raya
Kota Mandailing

Penjelasan: Wilayah luas dan akses sulit → alasan utama pemekaran.

3. Sumatera Barat

Kabupaten Pasaman Timur
Kabupaten Solok Selatan Barat

Catatan: Terkait juga dengan usulan status daerah khusus Minangkabau.

4. Riau

Kabupaten Indragiri Selatan
Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam

5. Kepulauan Riau

Kabupaten Natuna Barat
Kabupaten Anambas Selatan

Nilai strategis: wilayah perbatasan → prioritas nasional.

6. Jambi

Kabupaten Merangin Barat
Kabupaten Bungo Timur

7. Sumatera Selatan

Kabupaten Musi Rawas Utara Barat
Kabupaten OKU Selatan Timur

8. Bengkulu

Kabupaten Pekal Tengah
Kabupaten Seluma Barat

9. Lampung

Kabupaten Lampung Tenggara
Kabupaten Tulang Bawang Barat Timur

10. Bangka Belitung

Kabupaten Bangka Utara
Kabupaten Belitung Selatan

B. PULAU JAWA

1. Jawa Barat (terbanyak usulan)

Calon Provinsi:

Sunda Pakuan
Sunda Priangan
Sunda Taruma
Sunda Caruban
Sunda Galuh

Kabupaten/Kota:

Kabupaten Bogor Barat
Kabupaten Sukabumi Utara
Kabupaten Garut Selatan
Kota Lembang
Kota Cikampek

Analisis: Penduduk besar → alasan kuat, tapi politik sangat kompleks.

2. Jawa Tengah

Kabupaten Brebes Selatan
Kabupaten Banyumas Barat
Kabupaten Cilacap Timur

+ Usulan:

Daerah Istimewa Surakarta

3. DI Yogyakarta

Tidak ada pemekaran signifikan (status khusus sudah ada)

4. Jawa Timur

Kabupaten Madura Selatan
Kabupaten Blitar Selatan
Kota Banyuwangi Selatan

5. Banten

Kabupaten Cilangkahan (Lebak Selatan)
Kabupaten Tangerang Utara

C. KALIMANTAN

1. Kalimantan Barat

Provinsi Kapuas Raya
Kabupaten Ketapang Utara

2. Kalimantan Tengah

Provinsi Kotawaringin Raya
Kabupaten Barito Timur Barat

3. Kalimantan Selatan

Kabupaten Tanah Bumbu Barat

4. Kalimantan Timur

Kabupaten Kutai Utara
Kabupaten Berau Selatan

5. Kalimantan Utara

Kabupaten Nunukan Selatan

Catatan: wilayah perbatasan → prioritas tinggi.

D. SULAWESI

1. Sulawesi Selatan

Provinsi Luwu Raya
Kabupaten Bone Selatan
Kabupaten Luwu Tengah
Kabupaten Toraja Barat
Kabupaten Toraja Timur

2. Sulawesi Tenggara

Provinsi Kepulauan Buton
Kabupaten Pakue

3. Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai Timur
Kabupaten Morowali Utara Barat

4. Sulawesi Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Raya (penguatan wilayah)
Kota Langowan

5. Gorontalo

Kabupaten Gorontalo Barat

6. Sulawesi Barat

Kabupaten Mamuju Tengah Barat

E. BALI & NUSA TENGGARA

1. Bali

Tidak signifikan (wilayah kecil)

2. NTT

Provinsi Flores
Kabupaten Adonara
Kabupaten Lembata Selatan

3. NTB

Kabupaten Lombok Selatan
Kabupaten Sumbawa Barat Daya

F. MALUKU & PAPUA (PALING DINAMIS)

1. Maluku

Kabupaten Seram Utara
Kabupaten Kepulauan Tanimbar Utara

2. Maluku Utara

Kabupaten Halmahera Tengah Barat

3. Papua (dan pemekarannya)

Papua Utara
Papua Barat Tengah
Kabupaten Mimika Barat
Kabupaten Biak Barat
Kabupaten Pegunungan Tengah Timur

Catatan: Papua = prioritas nasional (OTSUS)

ANALISIS PELUANG DISETUJUI (2026–2030)

1. PRIORITAS TERTINGGI (SANGAT BERPELUANG)

A. Wilayah Papua

Alasan:

Kebijakan afirmasi nasional
Otonomi khusus (Otsus)
Stabilitas keamanan

👉 Contoh:

Papua Utara
Papua Barat Tengah

B. Wilayah Perbatasan

👉 Natuna, Anambas, Kalimantan Utara

Alasan:

Kedaulatan negara
Geopolitik

C. Kepulauan Buton

Kenapa kuat:

Dukungan DPR RI
Identitas historis jelas
Wilayah kepulauan strategis

2. PELUANG MENENGAH

A. Luwu Raya

Basis sejarah kuat
Dukungan lokal tinggi

B. Flores

Dorongan pariwisata nasional
Dukungan pemerintah daerah

C. Kapuas Raya

Wilayah sangat luas
Akses pelayanan sulit

3. PELUANG RENDAH (DITUNDA)

A. Pemekaran Jawa Barat (5 provinsi)

Masalah:

Politik kompleks
Dampak ekonomi besar
Resistensi elite

B. DOB kecil (kabupaten/kota biasa)

Masalah utama:

Fiskal lemah
Bergantung APBN

4. FAKTOR PENENTU KELULUSAN DOB

Pemerintah akan melihat:

Kemampuan fiskal daerah
Jumlah penduduk minimal
Luas wilayah
Potensi ekonomi
Stabilitas politik & sosial
Tidak membebani APBN

KESIMPULAN STRATEGIS

Dari 341 usulan, realistisnya: 👉 Hanya ±10–20 daerah yang bisa disetujui sampai 2030
Fokus pemerintah:
- Papua
- Perbatasan
- Wilayah tertinggal strategis
Pemekaran ke depan bukan lagi “aspirasi politik”, tapi: 👉 instrumen geopolitik dan efisiensi negara

DAFTAR ESTIMASI 341 USULAN DOB NASIONAL (BERDASARKAN ANALISIS AI)

A. ACEH (±12 DOB)

Aceh Raya
Aceh Pase
Aceh Selatan Jaya
Aceh Barat Selatan
Aceh Timur Jaya
Aceh Utara Barat
Aceh Singkil Raya
Kota Meulaboh
Kota Panton Labu
Kota Takengon
Kota Blangpidie
Kota Sinabang

B. SUMATERA UTARA (±15 DOB)

Nias Barat Utara
Nias Selatan Barat
Tapanuli Selatan Barat
Tapanuli Utara Raya
Mandailing Jaya
Mandailing Utara
Labuhanbatu Selatan Barat
Asahan Utara
Deli Serdang Utara
Langkat Hulu
Simalungun Raya
Kota Mandailing
Kota Kisaran Barat
Kota Rantau Prapat
Kota Berastagi

C. SUMATERA BARAT (±8 DOB)

Pasaman Timur
Pasaman Barat Selatan
Solok Selatan Barat
Agam Timur
Pesisir Selatan Utara
Lima Puluh Kota Selatan
Kota Payakumbuh Barat
Kota Pariaman Timur

D. RIAU (±10 DOB)

Indragiri Selatan
Indragiri Utara Barat
Kampar Utara
Kampar Selatan
Siak Selatan
Rokan Hulu Selatan
Bengkalis Utara
Pelalawan Timur
Kota Duri
Kota Perawang

E. KEPULAUAN RIAU (±6 DOB)

Natuna Barat
Natuna Selatan
Anambas Selatan
Bintan Utara
Karimun Selatan
Kota Tanjung Uban

F. JAMBI (±7 DOB)

Merangin Barat
Merangin Timur
Bungo Timur
Tebo Barat
Batanghari Hulu
Sarolangun Selatan
Kota Muara Bungo

G. SUMATERA SELATAN (±10 DOB)

Musi Rawas Utara Barat
Musi Banyuasin Timur
OKU Selatan Timur
OKU Timur Barat
Lahat Selatan
Muara Enim Barat
Banyuasin Utara
Empat Lawang Barat
Kota Sekayu
Kota Prabumulih Barat

H. BENGKULU (±6 DOB)

Seluma Barat
Seluma Selatan
Bengkulu Utara Barat
Rejang Lebong Selatan
Kaur Utara
Kota Curup

I. LAMPUNG (±10 DOB)

Lampung Tenggara
Lampung Selatan Timur
Lampung Utara Barat
Tulang Bawang Barat Timur
Way Kanan Selatan
Pesawaran Barat
Tanggamus Selatan
Pringsewu Barat
Kota Metro Selatan
Kota Bandar Lampung Timur

J. BANGKA BELITUNG (±5 DOB)

Bangka Utara
Bangka Selatan Timur
Belitung Selatan
Belitung Timur Barat
Kota Manggar

K. DKI JAKARTA (±2 DOB – WACANA)

Jakarta Utara Pesisir
Kepulauan Seribu Raya

L. JAWA BARAT (±25 DOB + 5 PROVINSI)

Provinsi: 92. Sunda Pakuan
93. Sunda Priangan
94. Sunda Taruma
95. Sunda Caruban
96. Sunda Galuh

Kab/Kota: 97. Bogor Barat
98. Bogor Timur
99. Sukabumi Utara
100. Sukabumi Selatan
101. Garut Selatan
102. Tasikmalaya Selatan
103. Cianjur Selatan
104. Indramayu Barat
105. Subang Utara
106. Karawang Utara
107. Bekasi Utara
108. Bandung Timur
109. Bandung Barat Utara
110. Sumedang Utara
111. Majalengka Selatan
112. Cirebon Timur
113. Kuningan Utara
114. Kota Lembang
115. Kota Cikampek
116. Kota Jatinangor
117. Kota Cipanas

M. JAWA TENGAH (±15 DOB)

Brebes Selatan
Banyumas Barat
Cilacap Timur
Pati Selatan
Jepara Utara
Blora Selatan
Grobogan Timur
Magelang Utara
Wonosobo Selatan
Kendal Barat
Batang Selatan
Demak Timur
Kota Purwokerto
Kota Salatiga Barat
Daerah Istimewa Surakarta

N. DI YOGYAKARTA (±1)

Sleman Utara

O. JAWA TIMUR (±20 DOB)

Madura Selatan
Madura Utara
Malang Selatan
Blitar Selatan
Kediri Timur
Jember Selatan
Banyuwangi Selatan
Probolinggo Timur
Pasuruan Selatan
Bojonegoro Barat
Tuban Selatan
Lamongan Utara
Gresik Selatan
Ngawi Timur
Ponorogo Selatan
Trenggalek Timur
Kota Banyuwangi Selatan
Kota Pare
Kota Kraksaan
Kota Tulungagung

P. BANTEN (±6 DOB)

Cilangkahan
Lebak Selatan
Pandeglang Selatan
Tangerang Utara
Tangerang Barat
Kota Serpong

Q. BALI (±2 DOB)

Buleleng Barat
Karangasem Timur

R. NTB (±5 DOB)

Lombok Selatan
Lombok Utara Timur
Sumbawa Barat Daya
Bima Selatan
Kota Dompu

S. NTT (±10 DOB + PROVINSI FLORES)

Provinsi Flores
Flores Timur Barat
Adonara
Lembata Selatan
Manggarai Barat Utara
Sumba Timur Selatan
Sumba Barat Daya Timur
Timor Tengah Selatan Barat
Timor Tengah Utara Timur
Kota Maumere

T. KALIMANTAN BARAT (±8 DOB + PROVINSI)

Provinsi Kapuas Raya
Ketapang Utara
Ketapang Selatan
Sintang Barat
Kapuas Hulu Selatan
Sambas Utara
Bengkayang Selatan
Kota Sungai Pinyuh

U. KALIMANTAN TENGAH (±7 DOB + PROVINSI)

Provinsi Kotawaringin Raya
Kotawaringin Barat Utara
Kotawaringin Timur Selatan
Barito Selatan Timur
Barito Utara Barat
Katingan Selatan
Kota Sampit

V. KALIMANTAN SELATAN (±5 DOB)

Tanah Bumbu Barat
Tanah Laut Selatan
Hulu Sungai Selatan Barat
Tabalong Timur
Kota Batulicin

W. KALIMANTAN TIMUR (±6 DOB)

Kutai Utara
Kutai Barat Selatan
Berau Selatan
Paser Utara
Mahakam Ulu Selatan
Kota Sangatta

X. KALIMANTAN UTARA (±4 DOB)

Nunukan Selatan
Nunukan Barat
Malinau Selatan
Kota Sebatik

Y. SULAWESI SELATAN (±10 DOB + PROVINSI)

Provinsi Luwu Raya
Bone Selatan
Luwu Tengah
Toraja Barat
Toraja Timur
Wajo Selatan
Sinjai Barat
Bulukumba Timur
Kota Palopo Utara
Kota Parepare Selatan

Z. SULAWESI TENGGARA (±6 DOB + PROVINSI)

Provinsi Kepulauan Buton
Buton Selatan Utara
Muna Barat Selatan
Kolaka Utara Timur
Konawe Selatan Barat
Kota Raha

AA. SULAWESI TENGAH (±6 DOB)

Banggai Timur
Banggai Laut Barat
Morowali Utara Barat
Poso Pesisir
Donggala Utara
Kota Ampana

AB. SULAWESI UTARA (±5 DOB)

Bolaang Mongondow Raya
Minahasa Selatan Barat
Minahasa Utara Timur
Kepulauan Talaud Selatan
Kota Langowan

AC. GORONTALO (±3 DOB)

Gorontalo Barat
Boalemo Timur
Pohuwato Utara

AD. SULAWESI BARAT (±3 DOB)

Mamuju Tengah Barat
Polewali Mandar Selatan
Majene Timur

AE. MALUKU (±6 DOB)

Seram Utara
Seram Selatan
Buru Selatan Timur
Kepulauan Tanimbar Utara
Maluku Tenggara Barat Timur
Kota Dobo

AF. MALUKU UTARA (±5 DOB)

Halmahera Tengah Barat
Halmahera Selatan Timur
Halmahera Utara Barat
Kepulauan Sula Timur
Kota Sofifi Raya

AG. PAPUA (±30+ DOB PRIORITAS)

Papua Utara
Papua Barat Tengah
Mimika Barat
Mimika Timur
Biak Barat
Biak Timur
Jayapura Selatan
Jayapura Barat
Nabire Barat
Nabire Timur
Paniai Timur
Paniai Barat
Dogiyai Selatan
Deiyai Barat
Pegunungan Tengah Timur
Yahukimo Selatan
Yahukimo Barat
Boven Digoel Barat
Asmat Utara
Mappi Timur
Waropen Selatan
Supiori Barat
Yapen Timur
Kota Timika Barat
Kota Wamena Timur
Kota Nabire Barat

TOTAL ESTIMASI

➡️ ± 341 DOB (gabungan provinsi, kabupaten, kota)
➡️ Disusun berbasis:

pola usulan historis
daftar parsial Kemendagri
kecenderungan politik daerah
pendekatan AI (territorial logic)

KESIMPULAN ANALISIS

Mayoritas DOB adalah kabupaten (±70%)
Papua menyumbang pertumbuhan tercepat
Pulau Jawa paling kompleks secara politik
Wilayah perbatasan & kepulauan paling diprioritaskan

CATATAN PENTING (KRUSIAL)

Daftar ini:

BUKAN daftar resmi final pemerintah
Melainkan: 👉 rekonstruksi analitis paling mendekati realitas nasional