Pluralisme di Bumi Pancasila


Catatan Penata Muda TK. 1 Sonny Maramis Mingkid
Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri

Meriahnya perayaan Cap Go Meh di bulan Maret tahun ini terasa begitu istimewa. Maret 2026 menjadi momentum langka dalam perjalanan bangsa Indonesia yang pluralis. Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, umat Islam menjalani ibadah Ramadan hingga Idulfitri, umat Khonghucu merayakan Imlek hingga Cap Go Meh, umat Hindu melaksanakan rangkaian Nyepi, dan umat Kristiani memasuki masa Prapaskah yang diawali Rabu Abu hingga menuju Paskah.

Fenomena ini bukan sekadar kebetulan kalender, melainkan momen historis kebangsaan. Terakhir kali seluruh agama di Indonesia memasuki rangkaian prosesi keagamaan secara bersamaan terjadi pada tahun 1961, sekitar 65 tahun silam. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, momentum serupa pernah tercatat pada tahun 1864 dan bahkan 1701. Fakta historis ini menarik untuk direfleksikan dari sudut pandang pluralisme dan sejarah hukum Indonesia.

Akar Pluralisme dalam Sejarah

Periode 1700–1799 merupakan fase penting dalam sejarah Nusantara. Pada masa itu, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menjadi kekuatan ekonomi-politik dominan di Asia melalui monopoli perdagangan rempah-rempah. Awal abad ke-18, termasuk sekitar tahun 1701, muncul berbagai bentuk perlawanan terhadap dominasi tersebut. Kesadaran kolektif rakyat di berbagai wilayah mulai tumbuh: sumber daya alam harus dilindungi demi kesejahteraan bersama.

Walaupun identitas suku, agama, dan kedaerahan berbeda-beda, semangat keadilan dan perlawanan terhadap ketidakadilan menjadi perekat persatuan. Puncaknya, pada 1799 VOC dibubarkan. Periode ini menunjukkan bahwa pluralitas identitas tidak menghalangi terbentuknya solidaritas bersama.

Memasuki abad ke-19, khususnya sekitar 1864, kesadaran atas identitas keagamaan dan kultural semakin nyata. Kerajaan dan kesultanan berbasis agama berdiri di berbagai wilayah Nusantara. Namun perbedaan tersebut tidak meniadakan cita-cita bersama untuk terbebas dari kolonialisme. Bahkan periode 1800–1864 mencatat frekuensi peperangan yang tinggi dalam perjuangan kemerdekaan. Artinya, sejak masa itu telah tumbuh kesadaran bahwa perbedaan identitas berada dalam satu ruang kebangsaan yang sama.

Puncak Kesadaran: Pancasila dan Konstitusi

Kesadaran pluralisme mencapai bentuk konstitusionalnya ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai Bhineka Tunggal Ika—yang telah diwariskan sejak abad ke-14 melalui Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular—menjadi ruh kebangsaan. “Berbeda-beda tetapi tetap satu” bukan sekadar semboyan, melainkan fondasi etik dan politik negara.

Sumpah Palapa Gadjah Mada pada era Majapahit juga mencerminkan cita-cita penyatuan Nusantara dalam keberagaman. Nilai-nilai tersebut kemudian dimanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi negara.

Makna Pluralisme di Tahun 2026

Pertanyaannya, apa makna momentum pluralisme di Maret 2026 ini?

Jika pluralisme hanya dimaknai sebagai “perbedaan tidak boleh menghalangi persatuan”, maka kesadaran itu sesungguhnya telah ada ratusan tahun lalu. Maka ada dua refleksi penting:

Pertama, mereka yang masih memanfaatkan isu perbedaan untuk memecah persatuan sejatinya sedang mengalami kemunduran cara berpikir dibandingkan para pendahulu bangsa yang telah memahami esensi kebersamaan dalam keberagaman.

Kedua, pluralisme di era modern harus dimaknai secara kolaboratif dan konkret. Tidak cukup hanya hidup berdampingan secara damai; perlu ada tindakan nyata yang melibatkan satu sama lain demi kemajuan bangsa.

Contoh kolaboratif yang patut diapresiasi adalah keterlibatan pemuda lintas agama dalam pengamanan perayaan hari besar keagamaan—seperti pemuda Muslim membantu pengamanan di Gereja Katedral dan pemuda Katolik turut membantu saat kegiatan besar di Masjid Istiqlal. Praktik seperti ini membumikan pluralisme dalam tindakan nyata.

Dari Semboyan Menjadi Pedoman Perilaku

Memahami pluralisme tidak cukup melalui ceramah atau diskursus akademik semata. Di era yang dinamis dan penuh tantangan ini, pluralisme harus diwujudkan dalam tindakan empiris yang melibatkan seluruh elemen bangsa—baik dalam keamanan, pelayanan publik, pendidikan, maupun pembangunan sosial.

Momentum spiritual yang hadir bersamaan di bulan Maret 2026 ini semestinya menjadi ruang refleksi kolektif sekaligus titik tolak kolaborasi. Kesadaran akan kemajemukan harus diolah menjadi energi bersama untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, Bhineka Tunggal Ika tidak berhenti sebagai semboyan, tetapi menjelma menjadi pedoman perilaku kebangsaan. Pluralisme bukan sekadar realitas sosial, melainkan kekuatan strategis bangsa Pancasilais dalam menjaga persatuan, merawat toleransi, dan membangun Indonesia yang semakin maju, adil, dan beradab.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tonggak Sejarah Baru: PNS Polda Sumbar Raih Pangkat Pembina Utama Muda Setara Kombes Pol

Gambar
SEJARAH BARU DI RANAH MINANG: PNS POLRI CAPAI PANGKAT SETARA KOMISARIS BESAR POLISI Oleh: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri Halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada Rabu pagi, 1 April 2026, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang sistem kepegawaian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau. Dalam sebuah upacara kenaikan pangkat yang berlangsung khidmat, penuh disiplin, dan sarat makna, untuk pertama kalinya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera Barat resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) , yang dalam struktur kepangkatan setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) . Sosok yang menorehkan sejarah tersebut adalah Rusnali , seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Seb...
Baca selengkapnya

Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045 Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan kapasitas Petugas Penguji SIM menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keselamatan jalan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Petugas Penguji SIM memegang peran kunci pada hulu sistem keselamatan jalan, khususnya pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan (safer road users) . Setiap keputusan kelulusan uji SIM berdampak langsung terhadap kualitas perilaku pengemudi di jalan raya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi ...
Baca selengkapnya

Kota Manado sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Selvanus , menegaskan bahwa setelah Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 , sebagaimana diumumkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman , maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis lanjutan dengan mempersiapkan Kota Manado sebagai calon tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 . Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. PON diposisikan tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi sebagai agenda nasional strategis yang memiliki dampak multidimensi, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri olahraga, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provi...
Baca selengkapnya