kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta ditiadakan sementara selama beberapa hari pada bulan Maret 2026

CATATAN SONNY MARAMIS MINGKID
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MABES POLRI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengumumkan bahwa kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta ditiadakan sementara selama beberapa hari pada bulan Maret 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi pada akun Instagram @dishubdkijakarta.

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa penerapan ganjil genap tidak diberlakukan pada tanggal 18 hingga 24 Maret 2026. Kebijakan ini diambil dengan merujuk pada sejumlah aturan terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.

Peniadaan ganjil genap tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, serta Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa:

"Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Adapun kebijakan peniadaan ganjil genap pada periode tersebut berkaitan dengan libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Meskipun kebijakan ganjil genap untuk sementara ditiadakan, masyarakat tetap diimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Melalui unggahan tersebut Dishub DKI Jakarta juga mengingatkan masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu-rambu yang berlaku.

"Tetap jaga keselamatan dan patuhi rambu lalu lintas." demikian imbauan yang disampaikan melalui akun resmi Dishub DKI Jakarta.

Sebagai informasi, pada hari normal penerapan ganjil genap di Jakarta dibagi menjadi dua sesi waktu, yaitu:

  • Pagi hari: pukul 06.00 – 10.00 WIB
  • Sore hingga malam hari: pukul 16.00 – 21.00 WIB

Pengguna jalan diimbau untuk selalu menyesuaikan angka terakhir pelat nomor kendaraan dengan tanggal kalender guna menghindari pelanggaran.

Apabila melanggar ketentuan ganjil genap, pengendara dapat dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal sebesar Rp500.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Sebagai pengingat bagi masyarakat, berikut sejumlah ruas jalan yang menjadi kawasan penerapan ganjil genap di Jakarta saat kebijakan tersebut kembali diberlakukan:

Jakarta Pusat

  • Jalan Gajah Mada
  • Jalan Hayam Wuruk
  • Jalan Majapahit
  • Jalan Medan Merdeka Barat
  • Jalan MH Thamrin
  • Jalan Jenderal Sudirman
  • Jalan Balikpapan
  • Jalan Kyai Caringin
  • Jalan Salemba Raya (sisi Barat, sisi Timur mulai Simpang Paseban Raya sampai Diponegoro)
  • Jalan Kramat Raya
  • Jalan Stasiun Senen
  • Jalan Gunung Sahari

Jakarta Selatan

  • Jalan Sisingamangaraja
  • Jalan Panglima Polim
  • Jalan Fatmawati
  • Jalan Suryopranoto
  • Jalan Gatot Subroto
  • Jalan HR Rasuna Said

Jakarta Timur

  • Jalan MT Haryono
  • Jalan D.I. Pandjaitan
  • Jalan Jenderal Ahmad Yani
  • Jalan Pramuka

Jakarta Barat

  • Jalan Pintu Besar Selatan
  • Jalan Tomang Raya
  • Jalan Jenderal S. Parman

Selain itu, penerapan ganjil genap juga mencakup sejumlah ruas jalan menuju dan keluar dari akses gerbang tol di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan tetap tertib berlalu lintas, mengutamakan keselamatan berkendara, serta mengikuti ketentuan yang berlaku ketika sistem ganjil genap kembali diberlakukan setelah masa peniadaan tersebut berakhir.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tonggak Sejarah Baru: PNS Polda Sumbar Raih Pangkat Pembina Utama Muda Setara Kombes Pol

Gambar
SEJARAH BARU DI RANAH MINANG: PNS POLRI CAPAI PANGKAT SETARA KOMISARIS BESAR POLISI Oleh: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri Halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada Rabu pagi, 1 April 2026, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang sistem kepegawaian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau. Dalam sebuah upacara kenaikan pangkat yang berlangsung khidmat, penuh disiplin, dan sarat makna, untuk pertama kalinya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera Barat resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) , yang dalam struktur kepangkatan setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) . Sosok yang menorehkan sejarah tersebut adalah Rusnali , seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Seb...
Baca selengkapnya

Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045 Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan kapasitas Petugas Penguji SIM menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keselamatan jalan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Petugas Penguji SIM memegang peran kunci pada hulu sistem keselamatan jalan, khususnya pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan (safer road users) . Setiap keputusan kelulusan uji SIM berdampak langsung terhadap kualitas perilaku pengemudi di jalan raya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi ...
Baca selengkapnya

Kota Manado sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Selvanus , menegaskan bahwa setelah Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 , sebagaimana diumumkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman , maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis lanjutan dengan mempersiapkan Kota Manado sebagai calon tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 . Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. PON diposisikan tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi sebagai agenda nasional strategis yang memiliki dampak multidimensi, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri olahraga, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provi...
Baca selengkapnya