Perintah Kapolri Tes Urine Serentak: Penguatan Integritas, Disiplin, dan Kepercayaan Publik


Catatan Penda TK. 1 Sonny Maramis Mingkid ASN Mabes Polri

Perintah Kapolri Tes Urine Serentak: Penguatan Integritas, Disiplin, dan Kepercayaan Publik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan perintah tegas kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tes urine secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dan korektif menyusul masih ditemukannya sejumlah oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, yang berpotensi merusak integritas institusi dan menurunkan kepercayaan publik.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa pemeriksaan urine ini bertujuan memastikan seluruh personel Polri bersih dari narkoba serta memperkuat sistem pengawasan internal.

“Berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine yang akan kami laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Polri secara serentak,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat 20 Februari 2026.

Tujuan dan Makna Strategis Kebijakan

Kebijakan tes urine serentak ini mencerminkan keseriusan dan konsistensi pimpinan Polri dalam melakukan pembenahan internal. Langkah ini memiliki beberapa tujuan utama:

  1. Menegakkan disiplin dan integritas personel sebagai prasyarat utama profesionalisme Polri.
  2. Mencegah (deterrence effect) penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan rutin dan terkoordinasi.
  3. Membersihkan institusi dari praktik menyimpang yang berpotensi mengganggu tugas penegakan hukum.
  4. Memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai aparat penegak hukum.

Mekanisme dan Cakupan Pelaksanaan

Pelaksanaan tes urine dilakukan secara menyeluruh dan berlapis, melibatkan:

  • Divpropam Polri sebagai pengawas internal utama,
  • Fungsi pengawasan lainnya di internal Polri,
  • Pengawasan eksternal sesuai ketentuan untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas.

Pemeriksaan mencakup seluruh jenjang organisasi, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga satuan kewilayahan. Skema ini dirancang agar tidak bersifat simbolik, melainkan sistemik dan berkelanjutan, sehingga menutup ruang kompromi maupun perlakuan khusus.

Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional

Langkah Kapolri ini sejalan dan memperkuat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas nasional dalam menjaga ketahanan sosial, keamanan nasional, dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif sebagai role model institusi negara yang bersih dan berintegritas.

Konteks Historis dan Konsistensi Kebijakan

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 24 Januari 2022, Kapolri telah menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme adalah fondasi utama dalam pemberantasan kejahatan, termasuk narkotika. Perintah tes urine serentak ini menunjukkan konsistensi kebijakan, dari tataran wacana strategis hingga implementasi konkret di lapangan.

Implikasi dan Dampak yang Diharapkan

Secara institusional, kebijakan ini diharapkan:

  • Memperkuat budaya organisasi yang bersih dan taat hukum,
  • Menjadi tonggak penting reformasi internal Polri,
  • Mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap narkoba di tubuh kepolisian,
  • Meningkatkan legitimasi Polri dalam memimpin perang melawan narkotika di masyarakat.

Penutup

Dengan perintah tes urine serentak ini, Kapolri menegaskan bahwa pembersihan internal adalah prasyarat mutlak bagi efektivitas penegakan hukum. Kebijakan ini tidak hanya berdimensi disiplin, tetapi juga strategis dalam memperkuat integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi negara yang profesional, modern, dan terpercaya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tonggak Sejarah Baru: PNS Polda Sumbar Raih Pangkat Pembina Utama Muda Setara Kombes Pol

Gambar
SEJARAH BARU DI RANAH MINANG: PNS POLRI CAPAI PANGKAT SETARA KOMISARIS BESAR POLISI Oleh: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri Halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada Rabu pagi, 1 April 2026, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang sistem kepegawaian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau. Dalam sebuah upacara kenaikan pangkat yang berlangsung khidmat, penuh disiplin, dan sarat makna, untuk pertama kalinya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera Barat resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) , yang dalam struktur kepangkatan setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) . Sosok yang menorehkan sejarah tersebut adalah Rusnali , seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Seb...
Baca selengkapnya

Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045 Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan kapasitas Petugas Penguji SIM menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keselamatan jalan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Petugas Penguji SIM memegang peran kunci pada hulu sistem keselamatan jalan, khususnya pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan (safer road users) . Setiap keputusan kelulusan uji SIM berdampak langsung terhadap kualitas perilaku pengemudi di jalan raya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi ...
Baca selengkapnya

Kota Manado sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Selvanus , menegaskan bahwa setelah Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 , sebagaimana diumumkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman , maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis lanjutan dengan mempersiapkan Kota Manado sebagai calon tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 . Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. PON diposisikan tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi sebagai agenda nasional strategis yang memiliki dampak multidimensi, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri olahraga, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provi...
Baca selengkapnya