penerapan prinsip food security dan food safety merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan Polri.


Catatan Penda TK. 1 Sonny Maramis Mingkid

Dalam rangka mempertahankan zero accident pada penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, penerapan prinsip food security dan food safety merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan Polri. SPPG sebagai unit pendukung operasional memiliki risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat langsung terhadap personel, sehingga wajib dikelola secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif SMK3, pengelolaan pangan di SPPG Polri harus mencakup identifikasi bahaya (hazard identification), penilaian risiko (risk assessment), serta pengendalian risiko (risk control) pada seluruh tahapan rantai logistik pangan, mulai dari pengadaan, penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Risiko utama yang harus dimitigasi meliputi kontaminasi biologis, kimia, dan fisik yang berpotensi menimbulkan keracunan pangan, penyakit bawaan makanan (foodborne disease), serta gangguan kesehatan yang dapat menurunkan kesiapsiagaan dan kinerja personel Polri.

Sebagai instrumen manajemen risiko operasional, penggunaan test kit pangan berfungsi sebagai mekanisme quality control dan early warning system untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian standar keamanan pangan. Penerapan test kit secara konsisten memperkuat pendekatan preventif dan proaktif, sejalan dengan prinsip SMK3 yang mengutamakan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dibandingkan penanganan pascakejadian. Dengan demikian, test kit tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga bagian dari pengendalian risiko tingkat operasional.

Dalam konteks tata kelola logistik Polri, penerapan food security memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran, sesuai prinsip efektivitas dan efisiensi logistik. Pengelolaan pangan SPPG harus terintegrasi dengan sistem perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi logistik Polri yang berlandaskan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar. Sementara itu, food safety memastikan bahwa seluruh proses logistik pangan memenuhi standar higienitas dan sanitasi, sehingga output logistik tidak menimbulkan risiko baru bagi personel.

Penerapan prinsip food security dan food safety yang didukung penggunaan test kit juga sejalan dengan kebijakan Polri dalam penguatan manajemen risiko institusi, peningkatan profesionalisme, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan personel. Hal ini mencerminkan komitmen Polri dalam membangun sistem pendukung operasional yang modern, andal, dan berorientasi pada keselamatan manusia (human safety oriented).

Dengan integrasi SMK3, manajemen risiko, dan tata kelola logistik yang baik, SPPG Polri tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendukung strategis yang menjaga kesehatan personel, mencegah kecelakaan kerja dan kejadian luar biasa, serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Polri secara berkelanjutan demi terwujudnya zero accident.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tonggak Sejarah Baru: PNS Polda Sumbar Raih Pangkat Pembina Utama Muda Setara Kombes Pol

Gambar
SEJARAH BARU DI RANAH MINANG: PNS POLRI CAPAI PANGKAT SETARA KOMISARIS BESAR POLISI Oleh: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri Halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada Rabu pagi, 1 April 2026, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang sistem kepegawaian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau. Dalam sebuah upacara kenaikan pangkat yang berlangsung khidmat, penuh disiplin, dan sarat makna, untuk pertama kalinya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera Barat resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) , yang dalam struktur kepangkatan setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) . Sosok yang menorehkan sejarah tersebut adalah Rusnali , seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Seb...
Baca selengkapnya

Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045 Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan kapasitas Petugas Penguji SIM menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keselamatan jalan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Petugas Penguji SIM memegang peran kunci pada hulu sistem keselamatan jalan, khususnya pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan (safer road users) . Setiap keputusan kelulusan uji SIM berdampak langsung terhadap kualitas perilaku pengemudi di jalan raya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi ...
Baca selengkapnya

Kota Manado sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Selvanus , menegaskan bahwa setelah Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 , sebagaimana diumumkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman , maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis lanjutan dengan mempersiapkan Kota Manado sebagai calon tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 . Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. PON diposisikan tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi sebagai agenda nasional strategis yang memiliki dampak multidimensi, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri olahraga, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provi...
Baca selengkapnya