Jadwal Ganjil Genap Jakarta23–27 Februari 2026


CATATAN PENDA TK. 1 SONNY MARAMIS MINGKID
Jadwal Ganjil Genap Jakarta
23–27 Februari 2026

Merujuk pada sistem penanggalan dan kebijakan pengendalian lalu lintas di DKI Jakarta, berikut jadwal kendaraan pribadi roda empat atau lebih yang diperbolehkan melintas pada pekan Senin–Jumat, 23–27 Februari 2026:

Jadwal Pelat Kendaraan

  • Senin, 23 Februari 2026 : Pelat ganjil
  • Selasa, 24 Februari 2026 : Pelat genap
  • Rabu, 25 Februari 2026 : Pelat ganjil
  • Kamis, 26 Februari 2026 : Pelat genap
  • Jumat, 27 Februari 2026 : Pelat ganjil

Kebijakan ini berlaku pada hari kerja (Senin–Jumat) dan tidak berlaku pada akhir pekan serta hari libur nasional.

Landasan Hukum

Penerapan sistem ganjil-genap di Jakarta mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.
Kebijakan ini ditetapkan sebagai instrumen:

  • pengendalian kemacetan,
  • peningkatan efisiensi penggunaan ruang jalan, dan
  • pengurangan emisi kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

Waktu Pemberlakuan

Sistem ganjil-genap diberlakukan pada jam:

  • Pagi : 06.00 – 10.00 WIB
  • Sore : 16.00 – 21.00 WIB

Daftar 25 Ruas Jalan yang Menerapkan Ganjil-Genap

(Berdasarkan rilis resmi Jakarta Smart City)

  1. Jalan Pintu Besar Selatan
  2. Jalan Gajah Mada
  3. Jalan Hayam Wuruk
  4. Jalan Majapahit
  5. Jalan Medan Merdeka Barat
  6. Jalan M. H. Thamrin
  7. Jalan Jenderal Sudirman
  8. Jalan Sisingamangaraja
  9. Jalan Panglima Polim
  10. Jalan Fatmawati (dari Simpang Jalan Ketimun 1 hingga Simpang Jalan T. B. Simatupang)
  11. Jalan Suryopranoto
  12. Jalan Balikpapan
  13. Jalan Kyai Caringin
  14. Jalan Tomang Raya
  15. Jalan Jenderal S. Parman (dari Simpang Jalan Tomang Raya hingga Jalan Gatot Subroto)
  16. Jalan Gatot Subroto
  17. Jalan M. T. Haryono
  18. Jalan H. R. Rasuna Said
  19. Jalan D. I. Panjaitan
  20. Jalan Jenderal A. Yani (dari Simpang Jalan Bekasi Timur Raya hingga Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
  21. Jalan Pramuka
  22. Jalan Salemba Raya sisi Barat dan Timur (dari Simpang Paseban Raya hingga Simpang Diponegoro)
  23. Jalan Kramat Raya
  24. Jalan Stasiun Senen
  25. Jalan Gunung Sahari


CATATAN PENDA TK. 1 SONNY MARAMIS MINGKID

**Penerapan Sistem Ganjil-Genap DKI Jakarta

Periode 23–27 Februari 2026**

1. Konteks dan Tujuan Kebijakan

Sistem pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap merupakan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kepadatan lalu lintas struktural yang bersumber dari ketidakseimbangan antara:

  • pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pribadi, dan
  • keterbatasan kapasitas serta fungsi ruang jalan perkotaan.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya:

  1. menekan volume kendaraan pribadi pada jam sibuk,
  2. meningkatkan kecepatan tempuh rata-rata kendaraan,
  3. mendorong peralihan moda ke angkutan umum massal, serta
  4. mengurangi tingkat polusi udara perkotaan.

2. Landasan Hukum

Penerapan ganjil-genap berpedoman pada:

  • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019,
    yang memberikan dasar hukum pembatasan lalu lintas berdasarkan angka terakhir pelat nomor kendaraan.

Kebijakan ini diperkuat oleh prinsip manajemen kebutuhan lalu lintas (traffic demand management) yang telah diterapkan di berbagai kota metropolitan dunia.

3. Waktu dan Pola Pemberlakuan

  • Hari: Senin–Jumat (hari kerja)
  • Jam:
    • 06.00 – 10.00 WIB
    • 16.00 – 21.00 WIB
  • Tidak berlaku pada:
    • Sabtu dan Minggu
    • Hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah

4. Daftar Kendaraan yang Dikecualikan dari Aturan Ganjil-Genap

Berdasarkan ketentuan resmi Pemprov DKI Jakarta, sejumlah kendaraan dikecualikan dari penerapan ganjil-genap karena fungsi strategis, layanan publik, dan kebutuhan darurat, yaitu:

  1. Kendaraan pimpinan lembaga negara:

    • Presiden dan Wakil Presiden
    • Ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara

  2. Kendaraan dinas operasional:

    • TNI dan Polri
    • Kendaraan pemadam kebakaran
    • Ambulans dan kendaraan kesehatan
    • Kendaraan penanganan bencana

  3. Angkutan umum:

    • Bus TransJakarta
    • Bus kota dan bus sekolah
    • Angkutan umum berpelat kuning
    • Taksi konvensional dan taksi daring

  4. Kendaraan layanan publik dan vital:

    • Kendaraan pengangkut BBM dan gas
    • Kendaraan pengangkut logistik tertentu
    • Kendaraan operasional PLN, PDAM, dan telekomunikasi

  5. Kendaraan ramah lingkungan:

    • Kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV)

  6. Kendaraan khusus:

    • Kendaraan difabel
    • Kendaraan jenazah
    • Kendaraan pengangkut uang (cash in transit)

Pengecualian ini bertujuan memastikan fungsi pelayanan publik, keselamatan, dan aktivitas ekonomi esensial tetap berjalan optimal.

5. Daftar 25 Ruas Jalan yang Menerapkan Ganjil-Genap

(Daftar ruas jalan tetap sebagaimana ketentuan resmi Jakarta Smart City dan regulasi terkait)

6. Dampak Kebijakan Ganjil-Genap dalam Perspektif Kebijakan Publik

a. Dampak terhadap Lalu Lintas

Evaluasi periodik Pemprov DKI Jakarta menunjukkan kebijakan ganjil-genap mampu:

  • menurunkan volume kendaraan pribadi di koridor utama,
  • meningkatkan kecepatan rata-rata perjalanan, dan
  • mengurangi kepadatan pada jam sibuk pagi dan sore.

Namun, kebijakan ini juga memunculkan efek pergeseran lalu lintas (traffic displacement) ke jalan alternatif dan kawasan perumahan, yang memerlukan penyesuaian rekayasa lalu lintas lanjutan.

b. Dampak terhadap Perilaku Masyarakat

Secara sosiologis, ganjil-genap mendorong:

  • perubahan pola mobilitas harian,
  • peningkatan penggunaan transportasi publik massal,
  • berkembangnya praktik berbagi kendaraan (car pooling).

Di sisi lain, terdapat fenomena kepemilikan kendaraan kedua dengan pelat berbeda sebagai respons adaptif sebagian kelompok masyarakat, yang menjadi tantangan jangka panjang kebijakan ini.

c. Dampak Lingkungan

Penerapan ganjil-genap berkontribusi terhadap:

  • penurunan emisi gas buang kendaraan,
  • perbaikan kualitas udara pada koridor utama, dan
  • pengurangan konsumsi bahan bakar fosil.

Efek lingkungan ini bersifat komplementer, dan akan optimal jika dibarengi dengan:

  • perluasan transportasi publik, dan
  • transisi menuju kendaraan rendah emisi.

d. Implikasi Kebijakan dan Tantangan

Dalam konteks kebijakan publik, ganjil-genap merupakan:

  • instrumen pengendalian jangka menengah,
    bukan solusi tunggal atas kemacetan Jakarta.

Keberlanjutan kebijakan ini sangat bergantung pada:

  1. peningkatan kapasitas dan kualitas angkutan umum,
  2. integrasi antarmoda transportasi,
  3. penegakan hukum berbasis teknologi (ETLE), dan
  4. konsistensi kebijakan tata ruang perkotaan.

7. Penutup

Sistem ganjil-genap di Jakarta merupakan kebijakan adaptif yang efektif dalam mengelola kepadatan lalu lintas jangka pendek hingga menengah. Untuk jangka panjang, kebijakan ini harus diposisikan sebagai bagian dari strategi transportasi perkotaan terpadu, bukan sebagai solusi berdiri sendiri.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tonggak Sejarah Baru: PNS Polda Sumbar Raih Pangkat Pembina Utama Muda Setara Kombes Pol

Gambar
SEJARAH BARU DI RANAH MINANG: PNS POLRI CAPAI PANGKAT SETARA KOMISARIS BESAR POLISI Oleh: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri Halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada Rabu pagi, 1 April 2026, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang sistem kepegawaian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau. Dalam sebuah upacara kenaikan pangkat yang berlangsung khidmat, penuh disiplin, dan sarat makna, untuk pertama kalinya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera Barat resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) , yang dalam struktur kepangkatan setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) . Sosok yang menorehkan sejarah tersebut adalah Rusnali , seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Seb...
Baca selengkapnya

Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045 Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan kapasitas Petugas Penguji SIM menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keselamatan jalan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Petugas Penguji SIM memegang peran kunci pada hulu sistem keselamatan jalan, khususnya pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan (safer road users) . Setiap keputusan kelulusan uji SIM berdampak langsung terhadap kualitas perilaku pengemudi di jalan raya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi ...
Baca selengkapnya

Kota Manado sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Selvanus , menegaskan bahwa setelah Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 , sebagaimana diumumkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman , maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis lanjutan dengan mempersiapkan Kota Manado sebagai calon tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 . Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. PON diposisikan tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi sebagai agenda nasional strategis yang memiliki dampak multidimensi, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri olahraga, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provi...
Baca selengkapnya