Daftar ±370 Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) per Provinsi


CATATAN STRATEGIS

Daftar ±370 Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) per Provinsi

(Rekap Tidak Resmi – Validasi Lintas Sumber)

1. ACEH

Usulan Kabupaten/Kota:

  • Aceh Leuser Antara
  • Aceh Barat Selatan
  • Aceh Malaka
  • Aceh Raya
  • Kota Meulaboh

Catatan:
Didorong isu pelayanan wilayah luas & pascakonflik, namun fiskal lemah.

2. SUMATERA UTARA

Usulan Provinsi:

  • Provinsi Tapanuli

Usulan Kabupaten/Kota:

  • Toba Raya
  • Asahan Selatan
  • Labuhanbatu Selatan
  • Nias Barat Daya
  • Humbang Hasundutan Timur
  • Kota Parapat

Catatan:
Salah satu provinsi dengan usulan DOB terbanyak di Sumatra.

3. SUMATERA BARAT

  • Kabupaten Pasaman Barat Selatan
  • Kabupaten Agam Timur
  • Kabupaten Solok Selatan Timur

4. RIAU

  • Kabupaten Indragiri Selatan
  • Kabupaten Rokan Hulu Timur
  • Kabupaten Kampar Timur
  • Kota Duri

5. KEPULAUAN RIAU

  • Kabupaten Natuna Anambas (perluasan)
  • Kota Tanjung Balai Karimun

6. JAMBI

  • Kabupaten Kerinci Hilir
  • Kabupaten Bungo Selatan
  • Kota Muara Bungo

7. SUMATERA SELATAN

  • Kabupaten Musi Banyuasin Timur
  • Kabupaten Ogan Komering Ilir Timur
  • Kabupaten Lematang Ilir
  • Kota Prabumulih Timur

8. BENGKULU

  • Kabupaten Bengkulu Pesisir
  • Kabupaten Rejang Selatan

9. LAMPUNG

  • Kabupaten Lampung Tenggara
  • Kabupaten Lampung Pesisir
  • Kota Metro Raya

10. BANTEN

  • Kabupaten Tangerang Tengah
  • Kabupaten Cibaliung
  • Kota Tangerang Barat

11. DKI JAKARTA

❌ Tidak ada DOB
✔️ Fokus penataan pasca-ibu kota negara pindah

12. JAWA BARAT (TERBANYAK NASIONAL)

Kabupaten:

  • Bogor Barat
  • Bogor Timur
  • Cianjur Selatan
  • Sukabumi Utara
  • Sukabumi Selatan
  • Garut Selatan
  • Tasikmalaya Selatan
  • Indramayu Barat
  • Subang Utara

Kota:

  • Kota Cipanas
  • Kota Lembang
  • Kota Jatinangor
  • Kota Cibinong

13. JAWA TENGAH

  • Kabupaten Brebes Selatan
  • Kabupaten Cilacap Barat
  • Kabupaten Banyumas Barat
  • Kota Purwokerto

14. DI YOGYAKARTA

❌ Tidak ada DOB
(Keistimewaan daerah)

15. JAWA TIMUR

  • Kabupaten Malang Selatan
  • Kabupaten Jember Selatan
  • Kabupaten Banyuwangi Barat
  • Kota Madura Raya (wacana lama)

16. BALI

  • Kabupaten Bali Utara
  • Kabupaten Bali Timur

17. NUSA TENGGARA BARAT

  • Kabupaten Lombok Selatan
  • Kabupaten Sumbawa Timur

18. NUSA TENGGARA TIMUR

  • Flores Tengah
  • Flores Timur Selatan
  • Sumba Tengah Timur
  • Kota Maumere

19. KALIMANTAN BARAT

  • Kabupaten Kapuas Raya
  • Kabupaten Sambas Selatan

20. KALIMANTAN TENGAH

  • Kabupaten Barito Raya
  • Kabupaten Kotawaringin Utara

21. KALIMANTAN SELATAN

  • Kabupaten Banua Anam
  • Kabupaten Tanah Kambatang Lima

22. KALIMANTAN TIMUR

  • Kabupaten Kutai Pesisir
  • Kabupaten Berau Selatan
  • Kota Sangatta

23. KALIMANTAN UTARA

  • Kabupaten Apau Kayan
  • Kota Tanjung Selor (penguatan status)

24. SULAWESI UTARA

Usulan Provinsi:

  • Bolaang Mongondow Raya

Kabupaten/Kota:

  • Kabupaten Talaud Selatan
  • Kabupaten Minahasa Tenggara Barat
  • Kota Langowan

25. GORONTALO

  • Kabupaten Gorontalo Barat
  • Kabupaten Pohuwato Timur

26. SULAWESI TENGAH

  • Kabupaten Banggai Kepulauan Selatan
  • Kabupaten Tojo Una-Una Barat

27. SULAWESI BARAT

  • Kabupaten Polewali Mamasa
  • Kabupaten Mamuju Tengah Timur

28. SULAWESI SELATAN

Usulan Provinsi:

  • Luwu Raya
  • Bugis Timur

Kabupaten/Kota:

  • Kabupaten Toraja Barat
  • Kabupaten Bone Selatan
  • Kota Palopo Raya

29. SULAWESI TENGGARA

  • Kabupaten Buton Kepulauan
  • Kabupaten Muna Timur
  • Kota Raha

30. MALUKU

  • Kabupaten Seram Utara
  • Kabupaten Kepulauan Lease
  • Kota Masohi

31. MALUKU UTARA

  • Kabupaten Halmahera Selatan Timur
  • Kabupaten Obi Raya

32. PAPUA (KHUSUS – PRIORITAS NASIONAL)

Provinsi (SUDAH DISAHKAN):

  • Papua Selatan
  • Papua Tengah
  • Papua Pegunungan
  • Papua Barat Daya

Kabupaten Baru (Usulan Lanjutan):

  • Kabupaten Mimika Barat
  • Kabupaten Yahukimo Selatan
  • Kabupaten Asmat Timur
  • Kabupaten Nabire Barat

REKAP NASIONAL

Jenis DOB Jumlah
Provinsi ±65
Kabupaten ±280
Kota ±25
TOTAL ±370

CATATAN KEBIJAKAN PENUTUP

  • Moratorium masih berlaku nasional
  • Pemekaran hanya dibuka untuk:
    • Kepentingan strategis nasional
    • Daerah perbatasan & Papua
  • Arah kebijakan negara:

Penataan daerah + evaluasi DOB lama, bukan pemekaran masif


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tonggak Sejarah Baru: PNS Polda Sumbar Raih Pangkat Pembina Utama Muda Setara Kombes Pol

Gambar
SEJARAH BARU DI RANAH MINANG: PNS POLRI CAPAI PANGKAT SETARA KOMISARIS BESAR POLISI Oleh: Penata Muda Tk. I Sonny Maramis Mingkid Aparatur Sipil Negara (ASN) Mabes Polri Halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Barat pada Rabu pagi, 1 April 2026, menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tonggak sejarah baru dalam perjalanan panjang sistem kepegawaian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di ranah Minangkabau. Dalam sebuah upacara kenaikan pangkat yang berlangsung khidmat, penuh disiplin, dan sarat makna, untuk pertama kalinya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polda Sumatera Barat resmi menyandang pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) , yang dalam struktur kepangkatan setara dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) . Sosok yang menorehkan sejarah tersebut adalah Rusnali , seorang aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Seb...
Baca selengkapnya

Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Pelatihan dan Sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Kerangka RUNK Jalan, RPJMN, dan Visi Indonesia Emas 2045 Pelatihan dan sertifikasi Petugas Penguji Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas jalan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan kapasitas Petugas Penguji SIM menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keselamatan jalan yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional. Petugas Penguji SIM memegang peran kunci pada hulu sistem keselamatan jalan, khususnya pada pilar pengguna jalan yang berkeselamatan (safer road users) . Setiap keputusan kelulusan uji SIM berdampak langsung terhadap kualitas perilaku pengemudi di jalan raya. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi ...
Baca selengkapnya

Kota Manado sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032.

Gambar
Catatan Sonny Maramis Mingkid Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius Selvanus , menegaskan bahwa setelah Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 , sebagaimana diumumkan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman , maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis lanjutan dengan mempersiapkan Kota Manado sebagai calon tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 . Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang keolahragaan. PON diposisikan tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi sebagai agenda nasional strategis yang memiliki dampak multidimensi, mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri olahraga, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provi...
Baca selengkapnya