Tes Urine Serentak Polri: Instrumen Reformasi Kultural, Manajemen Risiko, dan Penegakan Integritas Institusi

---

Catatan Sonny Maramis Mingkid

Tes Urine Serentak Polri: Instrumen Reformasi Kultural, Manajemen Risiko, dan Penegakan Integritas Institusi

1. Latar Belakang Kebijakan

Perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk melaksanakan tes urine secara serentak di seluruh jajaran Polri merupakan langkah strategis dalam rangka pembersihan internal (internal cleansing) dan penguatan reformasi kultural Polri. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas masih ditemukannya oknum anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika, yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi, moral organisasi, dan kepercayaan publik.

Langkah ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan:

• Program PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan),
• Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan narkoba sebagai ancaman serius ketahanan nasional,
• Agenda besar reformasi birokrasi dan tata kelola keamanan nasional.

2. Tujuan Strategis Tes Urine Serentak

Tes urine serentak dirancang bukan sekadar sebagai tindakan disipliner, tetapi sebagai instrumen perubahan budaya organisasi, dengan tujuan:

1. Menegakkan zero tolerance policy terhadap narkoba di internal Polri.
2. Membangun budaya integritas dan keteladanan pimpinan.
3. Memperkuat deterrent effect melalui pengawasan menyeluruh dan berlapis.
4. Menyelaraskan fungsi penegakan hukum eksternal dengan kebersihan internal institusi.
5. Mengembalikan dan meningkatkan public trust terhadap Polri.

3. Analisis Risiko dan Tantangan Implementasi

a. Risiko Internal Organisasi

1. Resistensi internal dan budaya permisif
   Masih terdapat potensi resistensi dari sebagian personel, terutama di satuan dengan budaya lama yang toleran terhadap pelanggaran disiplin ringan.
2. Risiko konflik kepentingan
   Hubungan struktural dan emosional antara atasan–bawahan berpotensi memengaruhi objektivitas pemeriksaan.
3. Stigma dan demotivasi
   Tanpa komunikasi yang tepat, kebijakan ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan institusi terhadap anggotanya.

b. Risiko Teknis dan Operasional

1. Standarisasi alat dan prosedur pemeriksaan
   Perbedaan kualitas alat tes dan SOP antarwilayah berpotensi menimbulkan sengketa hasil.
2. Kebocoran informasi dan manipulasi
   Potensi kebocoran jadwal pemeriksaan dapat mengurangi efektivitas dan kredibilitas kebijakan.
3. Kapasitas pengawasan Propam
   Beban pengawasan besar memerlukan penguatan SDM dan sistem digital pengawasan.

c. Risiko Eksternal dan Persepsi Publik

1. Ekspos negatif media jika ditemukan pelanggaran masif tanpa narasi kebijakan yang matang.
2. Ketidakpercayaan publik apabila sanksi dinilai tidak tegas atau tidak adil.
3. Politik opini yang dapat memframing kebijakan sebagai simbolik jika tidak berkelanjutan.

4. Skenario Sanksi: Tegas, Berkeadilan, dan Konsisten

Untuk menjaga kredibilitas, sanksi harus terukur, transparan, dan konsisten, dengan skenario sebagai berikut:

a. Klasifikasi Pelanggaran

1. Pengguna pertama (ringan)
   • Sanksi disiplin sesuai PP Disiplin Anggota Polri
   • Penempatan khusus dan pembinaan intensif
   • Wajib rehabilitasi medis dan psikologis
2. Pengguna berulang / ketergantungan
   • Sanksi kode etik profesi Polri
   • Mutasi demosi dan pencabutan hak tertentu
   • Rehabilitasi wajib dan evaluasi berkala
3. Pengedar atau terlibat jaringan narkotika
   • Proses pidana umum
   • Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
   • Penyitaan aset sesuai ketentuan hukum

b. Prinsip Penegakan Sanksi

• No exception policy (tanpa pandang jabatan dan senioritas),
• Transparansi proses untuk mencegah kecurigaan publik,
• Keadilan substantif, bukan sekadar hukuman administratif.

5. Skenario Pembinaan: Dari Hukuman ke Transformasi Budaya

Reformasi kultural menuntut keseimbangan antara penindakan dan pembinaan, dengan pendekatan:

1. Rehabilitasi berbasis kesehatan dan psikologi bagi anggota yang masih dapat diselamatkan.
2. Pembinaan ideologi dan etika profesi melalui pendidikan ulang nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
3. Mentoring dan keteladanan pimpinan sebagai agen perubahan budaya.
4. Integrasi sistem penilaian kinerja yang memasukkan aspek integritas personal.
5. Digital monitoring dan rekam jejak disiplin sebagai bagian dari manajemen SDM Polri.

6. Keterkaitan Langsung dengan Reformasi Kultural Polri (PRESISI)

Tes urine serentak ini merupakan manifestasi nyata dari:

• Prediktif: deteksi dini penyimpangan personel,
• Responsibilitas: tanggung jawab moral dan hukum anggota,
• Transparansi Berkeadilan: proses terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, kebijakan ini menjadi alat pembongkar budaya lama yang permisif menuju budaya baru Polri yang bersih, profesional, dan humanis.

7. Penutup: Tes Urine sebagai Instrumen Reformasi Berkelanjutan

Tes urine serentak tidak boleh berhenti sebagai agenda insidental. Ia harus dikonsolidasikan sebagai:

• Sistem pengawasan rutin dan berkelanjutan,
• Instrumen manajemen risiko institusional,
• Simbol dan praktik nyata reformasi kultural Polri.

Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi indikator penting apakah Polri mampu membersihkan diri dari dalam, sekaligus memperkuat posisinya sebagai garda terdepan pemberantasan narkoba dan penjaga kepercayaan publik di era pemerintahan baru.

---